Korelasi dalam demokrasi Indonesia

Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Dalam konteks peregulasian, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dari amanat UUD tersebut (kedaulatan berada di tangan rakyat) telah diisyaratkan bahwa demokrasi adalah jawaban atas pemerintahan Indonesia.

Seringnya penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah yang ada di Indonesia ini, baik untuk memilih Gubernur, Bupati atau kepala desa. Dalam satu minggu saja sudah bisa dihitung jumlah pelaksanaan pemilu yang ada di negeri ini, sehingga tak heran jika ada sebutan yang menyatakan Indonesia adalah negara yang paling demokratis di dunia diukur dari seringnya penyelenggaraan pemilu yang ada di Indonesia.

Berdasarkan  uraian tersebut terdapat unsur yang terpenting dalam sistem demokrasi yaitu. Rakyat, dengan aturan setiap warga negara di Indonesia bebas memilih siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan (Presiden atau Kepala Daerah) dan siapa yang mewakili mereka (Anggota Dewan baik di daerah maupun pusat) didalam pemerintahan. Perlu diingat bahwa sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi 2 bagian yaitu eksekutif dan legislatif. fungsi dari keduanyapun berbeda, ekskutif berfungsi menjalankan roda pemerintahan dengan segala komponen didalamnya yang dikepalai seorang Presiden atau Kepala Daerah. Sedangkan legislatif berfungsi mengawasi dan membuat regulasi untuk menunjang fungsi ekskutif.

Secara garis besar semua berkaitan satu sama lainnya, dengan demikian akar masalah dalam sistem demokrasi sebagian besar ada di warga negaranya. Banyak yang mengkaitkan keberhasilan dalam sebuah negara demokrasi terletak di kualitas para pegiat pemerintahan baik di eksekutif atau legislatif, namun hal ini perlu dicermati ulang perihal hulu dari proses demokrasi itu sendiri yaitu dari rakyat. 

Oleh karenanya alangkah lebih bijak bagi pegiat perubahan yang ingin memajukan bangsa dan negaranya dengan cara terjun ke dalam akar rumput. Melakukan dibidang apa yang akan menjadi fokus perubahan, contoh jika ingin mengubah prilaku para pegiat pemerintahan maka lebih bijak dengan fokus kepada prilaku subjek yang memilih yaitu rakyat.

Rakyat yang memahami tugas dan kewajibannya akan mempengaruhi pilihan dalam pesta demokrasi negaranya, Negara adalah cerminan dari rakyatnya, sedangkan pegiat pemerintahan adalah bagian dari rakyat yang dianggap mampu menjalankan fungsi pemerintahan. Silahkan bergerak para pegiat perubahan, fokuslah kepada rakyat, jangan selalu menyalahkan pejabat pemerintahan, karena korelasi yang terjadi dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan variabel yang sangat mempengaruhi hasil dari demokrasi itu sendiri. Jika ingin Indonesia menjadi negara yang santun, maka merubah rakyat menjadi lebih santun. jika ingin berwibawa dan bermartabat maka tanamkanlah karekter tersebut kepada rakyatnya. terakhir sebuah Negara harus punya karekter dan ideologi yang kuat maka rakyatnya pun harus memiliki karakter dan ideologi yang kuat pula.